Add your promotional text...

Wamen ATR/BPN Tekankan Pentingnya Regulasi Reforma Agraria untuk Atasi Konflik dan Ketimpangan Tanah

Deskripsi blog

10/23/20262 min read

Konten postingan

Masukkan teks di sini...Jakarta, 23 Oktober 2026 – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menyoroti pentingnya penguatan regulasi Reforma Agraria dalam Diskusi Publik yang diselenggarakan Ombudsman Republik Indonesia secara daring pada Jumat (23/10/2026). Diskusi bertajuk Implikasi Pengaturan Reforma Agraria terhadap Tata Kelola Administrasi Pertanahan tersebut membahas kebutuhan akan pengaturan yang lebih menyeluruh untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Ossy menjelaskan bahwa Reforma Agraria bertujuan mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, memberikan kepastian hukum, menyelesaikan konflik agraria, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hingga Oktober 2026, Kementerian ATR/BPN telah melaksanakan redistribusi sebanyak 6.199.241 bidang tanah dalam dua tahun terakhir. Selain itu, sebanyak 13.226 hektare Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) telah dialokasikan untuk Reforma Agraria, dan pendampingan usaha melalui penataan akses telah menjangkau 35.500 kepala keluarga.

Namun, pelaksanaan Reforma Agraria masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari status hukum tanah yang belum siap diredistribusikan, proses verifikasi calon penerima manfaat, hingga kebutuhan koordinasi lintas sektor dalam pemberian akses ekonomi. Penyelesaian konflik agraria juga menjadi perhatian yang memerlukan penanganan secara terencana dan berkelanjutan.

Ossy menyampaikan bahwa kehadiran Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria diharapkan dapat memberikan landasan yang lebih kuat untuk mengatasi berbagai kendala tersebut. Pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) juga diharapkan mendukung koordinasi dan pelaksanaan program agar lebih terarah, sehingga manfaat Reforma Agraria dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Di samping itu, Kementerian ATR/BPN terus membenahi tata kelola administrasi pertanahan melalui peningkatan kepastian waktu, kejelasan prosedur, dan tindak lanjut pelayanan. Upaya tersebut diwujudkan melalui layanan Pengukuran Terjadwal dengan target 12 hari dan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) dengan target 10 hari. Hingga Oktober 2026, layanan Pengukuran Terjadwal telah diterapkan di 466 Kantor Pertanahan, sedangkan layanan PERINTIS telah tersedia di 131 Kantor Pertanahan.

Diskusi publik ini turut menghadirkan perwakilan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), serta diikuti sekitar 400 peserta dari Kantor Wilayah BPN, Kantor Pertanahan kabupaten/kota, dan jajaran Ombudsman RI. Melalui forum tersebut, penguatan regulasi Reforma Agraria dan perbaikan pelayanan pertanahan diharapkan dapat berjalan beriringan untuk mewujudkan tata kelola pertanahan yang lebih transparan, memberikan kepastian hukum, dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

Hubungi

Hubungi kami untuk info seputar Bener Meriah

Email

Telepon

info@benermeriah.id

© 2025. All rights reserved.