Pendaftaran Tanah dan Digitalisasi Layanan ATR/BPN Dorong Nilai Ekonomi Capai Rp1.834,8 Triliun
Pendaftaran Tanah dan Digitalisasi Layanan ATR/BPN Dorong Nilai Ekonomi Capai Rp1.834,8 Triliun
10/22/20261 min read


Konten postingan
Masukkan teks di siniJakarta, 22 Oktober 2026 – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat kontribusi nilai ekonomi sebesar Rp1.834,8 triliun selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, terhitung sejak Oktober 2024 hingga Oktober 2026. Kontribusi tersebut berasal dari berbagai komponen, yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta Hak Tanggungan.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menjelaskan bahwa pendaftaran tanah dan layanan pertanahan memberikan kontribusi terhadap aktivitas ekonomi masyarakat maupun negara. Pada periode Oktober 2025 hingga Oktober 2026, nilai ekonomi yang tercatat mencapai Rp917,05 triliun, sedikit meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar Rp916,75 triliun.
Capaian tersebut didukung oleh pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hingga Oktober 2026, sebanyak 129,9 juta bidang tanah telah terdaftar di Indonesia, dengan 97,2 juta bidang di antaranya telah bersertipikat. Program PTSL yang berjalan sejak 2017 terus menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperluas cakupan pendaftaran tanah dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Kepemilikan sertipikat tanah memberikan perlindungan hukum sekaligus membuka peluang pemanfaatan aset untuk kegiatan ekonomi. Tanah yang telah memiliki kepastian hukum dapat digunakan sebagai agunan untuk memperoleh pembiayaan melalui Hak Tanggungan. Dengan demikian, tanah tidak hanya menjadi aset yang dilindungi secara hukum, tetapi juga berpotensi mendukung pengembangan usaha dan kegiatan produktif masyarakat.
Di sisi lain, ATR/BPN terus memperkuat transformasi digital melalui penerbitan Sertipikat Elektronik. Pada periode Oktober 2024 hingga Oktober 2026, tercatat sebanyak 8.873.736 Sertipikat Elektronik telah diterbitkan. Jika digabungkan dengan penerbitan sejak Desember 2023 hingga sebelum periode tersebut, jumlah keseluruhannya mencapai sekitar 9,93 juta sertipikat. Digitalisasi ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan keamanan pengelolaan data pertanahan serta mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
Melalui percepatan pendaftaran tanah dan pengembangan layanan digital, Kementerian ATR/BPN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Ke depan, perluasan sertipikasi tanah dan penguatan sistem pelayanan pertanahan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih luas, meningkatkan pemanfaatan aset masyarakat, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
