BPN Bener Meriah dan Dinas Pertanahan Koordinasikan Sertipikasi Hunian Tetap dan Rencana Pelebaran Jalan Weh Porak
BPN Bener Meriah dan Dinas Pertanahan Koordinasikan Sertipikasi Hunian Tetap dan Rencana Pelebaran Jalan Weh Porak
INFORMASI
10/22/20261 min read


Bener Meriah – Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah bersama Dinas Pertanahan Kabupaten Bener Meriah melaksanakan rapat koordinasi pada Kamis, 22 Oktober 2026. Pertemuan ini membahas pensertipikatan tanah hunian tetap serta rencana pelebaran Jalan Weh Porak sebagai bagian dari koordinasi dalam mendukung penyelesaian persoalan pertanahan dan pembangunan infrastruktur daerah.
Rapat tersebut dihadiri oleh Plt. Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Bener Meriah, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah, serta tim terkait. Kehadiran para pihak menjadi kesempatan untuk menyamakan pemahaman dan membahas langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing instansi.
Pembahasan pertama berfokus pada pensertipikatan tanah hunian tetap guna mendukung kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat penerima hunian tetap. Proses ini perlu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur pertanahan yang berlaku agar hak masyarakat dapat memperoleh perlindungan hukum.
Selain itu, rapat membahas rencana pelebaran Jalan Weh Porak yang membutuhkan koordinasi antara instansi terkait, terutama dalam hal pertanahan dan kebutuhan pembangunan. Pembahasan ini menjadi langkah awal untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti demi mendukung kelancaran rencana pelebaran jalan.
Melalui koordinasi tersebut, diharapkan terbangun kerja sama yang baik antara Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah, Dinas Pertanahan, dan Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah. Sinergi antarlembaga diperlukan agar penyelesaian persoalan pertanahan dan perencanaan pembangunan dapat berjalan selaras.
Rapat koordinasi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas instansi dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan dan memberikan kepastian hukum atas tanah masyarakat. Di samping itu, koordinasi yang berkelanjutan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Bener Meriah.
