Add your promotional text...

ATR/BPN Perkuat Sinergi dan Perjelas Pembagian Peran dalam Reforma Agraria Nasional

ATR/BPN Perkuat Sinergi dan Perjelas Pembagian Peran dalam Reforma Agraria Nasional

INFORMASI

10/12/20262 min read

Konten postingan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar rapat koordinasi untuk membahas tindak lanjut pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional. Pertemuan ini bertujuan memperkuat koordinasi antarunit kerja, menyelaraskan tugas dan fungsi, serta mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan Reforma Agraria.

Menindaklanjuti disahkannya Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria, Direktur Jenderal Penataan Agraria bersama jajaran mengikuti rapat koordinasi dengan pimpinan Kementerian ATR/BPN pada Senin (12/10/2026). Rapat tersebut membahas langkah-langkah strategis pascapembentukan Badan Reforma Agraria Nasional untuk memastikan pelaksanaan Reforma Agraria berjalan secara terarah, terpadu, dan sesuai dengan kewenangan masing-masing unit kerja.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN ini menjadi forum untuk menyelaraskan peran dan tanggung jawab antarunit kerja dalam mendukung pelaksanaan Reforma Agraria. Penyelarasan tersebut diperlukan guna memperkuat koordinasi kelembagaan dan mengantisipasi potensi tumpang tindih tugas maupun kewenangan, sehingga setiap program dapat dijalankan secara efektif dan optimal.

Salah satu fokus pembahasan dalam rapat ini adalah penguatan tugas dan fungsi sejumlah Direktorat Jenderal, termasuk penataan dan penyesuaian struktur organisasi serta tata kerja di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan sekaligus memperjelas pembagian peran setiap unit kerja dalam mendukung agenda Reforma Agraria Nasional.

Direktorat Jenderal Penataan Agraria memiliki peran strategis dalam menyelaraskan kebijakan tata ruang dan pertanahan. Peran ini meliputi penguatan kebijakan pertanahan melalui pengelolaan ketersediaan tanah, pengaturan peruntukan dan penggunaan tanah, serta pemanfaatan sumber daya agraria lainnya. Keterpaduan kebijakan tersebut diharapkan mampu mendukung penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara lebih terencana dan berkelanjutan.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Tata Ruang, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Plt. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, serta Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Selain itu, hadir pula para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Melalui rapat ini, Kementerian ATR/BPN terus mendorong penguatan sinergi kelembagaan serta memastikan pembagian tugas dan fungsi berjalan secara jelas dan terintegrasi. Upaya tersebut diharapkan menjadi landasan bagi pelaksanaan Reforma Agraria Nasional yang lebih efektif, sekaligus mendukung terwujudnya pengelolaan pertanahan yang tertib, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Hubungi

Hubungi kami untuk info seputar Bener Meriah

Email

Telepon

info@benermeriah.id

© 2025. All rights reserved.