Add your promotional text...

ATR/BPN Perkuat Koordinasi dan Pembagian Tugas dalam Pelaksanaan Reforma Agraria Nasional

ATR/BPN Perkuat Koordinasi dan Pembagian Tugas dalam Pelaksanaan Reforma Agraria Nasional

10/12/20262 min read

Konten postingan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar rapat koordinasi untuk membahas tindak lanjut pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional. Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat koordinasi kelembagaan, menyelaraskan tugas dan fungsi antar unit kerja, serta memastikan pelaksanaan Reforma Agraria berjalan tanpa tumpang tindih kewenangan.

Sebagai tindak lanjut atas disahkannya Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria, Direktur Jenderal Penataan Agraria bersama jajaran mengikuti rapat koordinasi dengan pimpinan Kementerian ATR/BPN pada Senin (12/10/2026). Pertemuan tersebut membahas sejumlah langkah strategis pascapembentukan Badan Reforma Agraria Nasional agar pelaksanaan program Reforma Agraria dapat berjalan secara terarah, terpadu, dan sesuai dengan kewenangan masing-masing unit kerja.

Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN ini menjadi wadah untuk memperjelas pembagian peran dan tanggung jawab antarunit kerja. Melalui penyelarasan tersebut, koordinasi di lingkungan kementerian diharapkan semakin kuat sehingga potensi tumpang tindih tugas dapat dihindari dan pelaksanaan program Reforma Agraria dapat berlangsung lebih efektif.

Pembahasan juga mencakup penguatan tugas dan fungsi sejumlah Direktorat Jenderal, termasuk penataan serta penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Langkah ini diharapkan dapat memperjelas tanggung jawab setiap unit kerja sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan dalam mendukung agenda Reforma Agraria Nasional.

Direktorat Jenderal Penataan Agraria memiliki peran penting dalam menyelaraskan kebijakan tata ruang dan pertanahan. Peran tersebut meliputi pengelolaan ketersediaan tanah, pengaturan peruntukan dan penggunaan tanah, serta pemanfaatan sumber daya agraria lainnya. Keterpaduan kebijakan ini diharapkan mampu mendukung penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara terencana dan berkelanjutan.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Tata Ruang, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Plt. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, serta Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Selain itu, hadir pula para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Melalui rapat ini, Kementerian ATR/BPN terus mendorong penguatan koordinasi dan sinergi antarunit kerja guna memastikan pembagian tugas dan fungsi terlaksana secara jelas dan terintegrasi. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan Reforma Agraria Nasional yang lebih optimal serta mewujudkan tata kelola pertanahan yang tertib, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Hubungi

Hubungi kami untuk info seputar Bener Meriah

Email

Telepon

info@benermeriah.id

© 2025. All rights reserved.