ATR/BPN Bahas Pembagian Kewenangan BRAN untuk Perkuat Pelaksanaan Reforma Agraria
ATR/BPN Bahas Pembagian Kewenangan BRAN untuk Perkuat Pelaksanaan Reforma Agraria
INFORMASI
10/14/20261 min read


Konten postingan
JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Tindak Lanjut Pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) pada Rabu (14/10/2026). Pertemuan yang berlangsung di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, ini bertujuan memperkuat koordinasi dan sinergi kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia.
Rapat dibuka oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan. Dalam arahannya, ia menekankan perlunya pengaturan hubungan kerja dan pembagian kewenangan yang jelas antara Kementerian ATR/BPN dan BRAN agar pelaksanaan tugas serta fungsi kedua lembaga dapat berjalan secara efektif dan terkoordinasi.
Ossy menjelaskan bahwa pembahasan pembentukan BRAN tidak hanya berfokus pada struktur organisasi maupun nomenklatur kelembagaan. Hal yang lebih penting adalah memastikan seluruh tugas dan fungsi yang berkaitan dengan Reforma Agraria, pertanahan, dan tata ruang dapat dilaksanakan secara optimal melalui koordinasi yang baik antarlembaga.
Ia juga menegaskan bahwa pembentukan BRAN perlu diarahkan pada penyelarasan peran dan tanggung jawab, bukan sekadar mempertahankan struktur organisasi masing-masing lembaga. Dengan demikian, setiap unit kerja dapat menjalankan kewenangannya secara tepat dan saling mendukung dalam pelaksanaan kebijakan Reforma Agraria.
Penataan kelembagaan dan kejelasan pembagian kewenangan menjadi salah satu fokus utama dalam rapat tersebut. Hubungan kerja yang terstruktur diharapkan dapat mengurangi potensi tumpang tindih tugas, memperkuat koordinasi, serta mendukung pelaksanaan program pertanahan dan tata ruang secara lebih terpadu.
Melalui rapat koordinasi ini, Kementerian ATR/BPN terus mendorong penguatan sinergi kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria yang efektif dan berkelanjutan. Pembagian tugas dan fungsi yang jelas diharapkan menjadi landasan bagi pelaksanaan kebijakan yang lebih terintegrasi serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
